DPD LDII KOTA Lembaga Dakwah Islam Indonesia
Yogyakarta (13/8). Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan pembangunan melalui Pelatihan Pengarusutamaan Gender bertema “Ibu Bersuara, Perubahan Terjadi: Dari Ruang Keluarga ke Ruang Publik”. Kegiatan yang merupakan usulan Pokok Pikiran (Pokir) DPRD DIY itu digelar di rumah salah satu warga LDII Kota Yogyakarta, Jumat (7/8/2026).
Pelatihan tersebut diikuti warga LDII dan masyarakat sekitar, mulai dari ibu rumah tangga, anggota PKK, Dasa Wisma, KWT, kader masyarakat, tokoh perempuan lokal, hingga perempuan usia 20-55 tahun. Kegiatan ini sekaligus mendukung rangkaian Pra Musda VIII LDII Kota Yogyakarta yang akan digelar pada 20 September 2026 di Balai Kota Yogyakarta.
Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DIY, Ani Nur Sayyidah, mengatakan keadilan gender perlu dimulai dari pembagian peran yang adil di dalam keluarga. Menurutnya, perempuan yang bekerja kerap menghadapi beban ganda ketika tanggung jawab rumah tangga dan pengasuhan anak masih dianggap sebagai tugas perempuan.
“Kalau kita sama-sama bekerja, tugas rumah tangga itu menjadi tanggung jawab bersama. Yang belum menikah, buat kesepakatan dari awal bahwa tugas rumah tangga itu menjadi tanggung jawab bersama,” kata Ani.
Ia menilai pembagian peran yang tidak seimbang dapat berdampak pada pengasuhan anak hingga munculnya kekerasan berbasis gender. Berdasarkan data yang disampaikan Ani, Kota Yogyakarta berada di posisi kedua setelah Kabupaten Sleman dalam jumlah kasus kekerasan yang dilaporkan, dengan 345 kasus terlapor.
Ani menyebut pelaku kekerasan yang paling banyak berasal dari orang terdekat, terutama suami. Kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah bersama karena pola pengasuhan dan konstruksi maskulinitas dapat membuat laki-laki kesulitan mengekspresikan emosi secara sehat.
“Indonesia menduduki peringkat ketiga fatherless di dunia. Selamat untuk Indonesia, tapi itu miris sekali,” ujarnya.
Karena itu, DP3AP2 DIY mengajak perempuan menjadi agen perubahan yang dapat memulai penerapan keadilan gender dari lingkungan keluarga. Masyarakat juga diperkenalkan dengan berbagai layanan pengaduan dan pendampingan, seperti SAPA 129, Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), Tele-Konseling Sahabat Anak dan Keluarga (Te-sah-da), serta UPTD PPA yang tersebar di DIY.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD DIY, RB Dwi Wahyu B, menilai pengarusutamaan gender diperlukan karena ketidakadilan masih lebih banyak berdampak kepada perempuan. Menurutnya, perubahan kondisi sosial dan ekonomi membuat pembagian peran antara laki-laki dan perempuan perlu dibicarakan secara terbuka agar tercipta kesepahaman.
“Konsep ini harus ada kesamaan persepsi antara perempuan dan laki-laki. Kita akan membedah realitas supaya ada kesepahaman, jangan sampai perempuan bekerja kemudian muncul kecurigaan dan sebagainya,” katanya.
Dwi menekankan kesetaraan gender bukan berarti menghilangkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Hak dan kewajiban yang berbeda perlu ditempatkan sebagai bagian dari kebersamaan, termasuk dengan memastikan perempuan memiliki kesempatan untuk berdaya secara ekonomi.
Ia menilai aspek ekonomi menjadi salah satu faktor penting dalam persoalan ketidakadilan gender. Menurutnya, pemberdayaan perempuan dapat dilakukan melalui penguatan UMKM, koperasi, perdagangan, pariwisata, dan program lintas organisasi perangkat daerah (OPD).
“Gender bermasalah itu mesti ekonomi. Dominan sekali. Perceraian pasti ekonomi. Ketika Covid-19 terjadi tren perceraian yang luar biasa, ujung-ujungnya apa? Ekonomi,” ujarnya.
Selain itu, LSM Mitra Wacana turut menghadirkan Wahyu Tanoto yang menyampaikan materi “Suara Perempuan untuk Pembangunan Adil Gender”. Ia menjelaskan bahwa konstruksi gender terbentuk dari kebiasaan, budaya, bahasa, dan pemahaman yang diwariskan, sehingga perlu dikaji agar tidak melahirkan stereotip maupun diskriminasi.
Wahyu membedakan kodrat dan peran dalam relasi laki-laki dan perempuan. Kodrat berkaitan dengan kondisi biologis, seperti perempuan mengandung dan melahirkan, sedangkan peran seperti bekerja, mengasuh anak, mengurus rumah tangga, dan memimpin keluarga dapat dilakukan sesuai kesepakatan dan kapasitas masing-masing.
“Kesetaraan gender bukan berarti menyamakan laki-laki dan perempuan dalam segala hal, tetapi memastikan keduanya memperoleh penghargaan, akses, kesempatan, partisipasi, dan perlakuan yang adil sebagai sesama manusia,” jelas Wahyu.
Ia juga memperkenalkan konsep mubadalah atau kesalingan, yakni laki-laki dan perempuan perlu saling memahami, mendukung, membantu, dan menghormati. Menurutnya, prinsip tersebut penting diterapkan dalam keluarga agar perbedaan peran tidak menjadi alasan bagi salah satu pihak untuk mendominasi atau merendahkan pihak lainnya.
Wahyu menambahkan, pengarusutamaan gender dapat diwujudkan melalui tiga prinsip utama, yakni akses, partisipasi, dan representasi. Ketiganya menjadi dasar agar perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan, terlibat dalam pembangunan, serta mengambil peran dalam organisasi dan ruang publik.
Pelatihan tersebut diharapkan tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan, tetapi mendorong peserta menerapkan pemahaman tentang keadilan gender mulai dari keluarga. Dengan demikian, perempuan dapat semakin berdaya dan berpartisipasi dalam pembangunan, sementara laki-laki dan perempuan dapat membangun relasi yang saling mendukung.
